Lampung -- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) memiliki banyak sekali manfaat, antara lain mempermudah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, membantu tata kelola berstandar tinggi, menjaga kepercayaan muzaki, serta terintegrasi dengan pajak sehingga bukti setor zakat akan online dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

“Bukti setor zakat ini tidak dipersoalkan lagi ketika menyerahkan ke DJP, karena terus terang saja kami di pusat, itu dipersoalkan di kantor-kantor pajak. Apakah betul, kan banyak penipuan-penipuan, apalagi bukti setor pajak,” kata Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. H.M. Nadratuzzaman Hosen.

Nadra yang juga guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta itu juga mengatakan guna menumbuhkan kesadaran berzakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap BAZNAS, unit pengumpulan zakat (UPZ) harus mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIMBA dalam melakukan input data harian zakat, infak dan sedekah (ZIS). 

"Dengan aplikasi SIMBA, pengelolaan zakat akan menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan untuk menumbuhkan kepercayaan kepada muzaki untuk menyalurkan zakatnya," kata Nadra dalam acara Rapat Kerja Nasional UPZ BAZNAS Tingkat Nasional dan UPZ Award 2025 di Bogor, 10 September 2025.

Dia mengingatkan aplikasi SIMBA sangat penting bagi UPZ. Pertama, untuk memastikan pencatatan transaksi harian agar pelaporan akurat dan real-time. Kedua, sebagai pusat data zakat nasional yang terintegrasi dengan SIMBA. Ketiga, segala bentuk kebutuhan data tentang pengelolaan zakat bersumber dari aplikasi SIMBA UPZ terintegrasi dengan aplikasi SIMBA. Keempat, berfungsi menguatkan pembuatan RKAT, sebagai bahan Monev, dan tata kelola keuangan transparan, akuntabel terutama pada penyaluran dan pendayagunaan.

Kelima, dapat memenuhi seluruh fungsi manajemen RKAT, pengumpulan, keuangan, penyaluran, dan laporan, dan terakhir, selalu dilakukan modernisasi sehingga fungsi-fungsi manajemen tercover seluruhnya sehingga tata kelola BAZNAS lebih baik.

Sinergi BAZNAS--DJP Lampung

Secara terpisah, Pimpinan BAZNAS Provinsi Lampung dan Kanwil DJP Bengkulu-Lampung menggagas sinergi dalam hal membayar zakat bisa mengurangi pajak. Itu terungkap dalam silaturahmi Ketua BAZNAS Provinsi Lampung,  Iskandar Zulkarnain dengan Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Retno Sri Sulistyani di Kantor Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Bandar Lampung, Senin, 25 Agustus 2025.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh semangat kolaboratif itu, BAZNAS  Lampung menyampaikan pentingnya membangun sinergi antara zakat dan pajak sebagai dua instrumen yang saling melengkapi dalam pembangunan sosial.

Menurut Retno, zakat bisa mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan dari penghasilan bruto yang dikenai pajak (taxable income). Sehingga bisa mengurangi besaran Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar. Bukti pembayaran zakat harus disimpan dan dilampirkan sebagai bukti dukung Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak.

Dikutip dari https://www.pajak.go.id/id/artikel/zakat-bisa-jadi-pengurang-pajak disebutkan bahwa ibadah zakat yang dilakukan umat Islam diatur dari segi perpajakan di Indonesia. Bukan sebagai objek pajak, pengeluaran zakat justru bisa mengurangi Pajak Penghasilan (PPh) yang harus disetorkan ke negara. Menunaikan zakat ibarat sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Di samping muzaki (pembayar zakat) mendapat kebaikan dari memenuhi kewajiban ibadah agama, juga bisa mengurangi beban pajak yang tanggung.

Mekanisme pengurangan beban pajak oleh zakat dilakukan melalui pengurangan penghasilan bruto wajib pajak untuk menghitung penghasilan neto pada SPT Tahunan. Pembayaran zakat itu sendiri dapat dilaporkan pada Tahun Pajak dibayarkannya zakat.

Mekanisme ini diatur sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Dalam hal ini terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan agar zakat yang dikeluarkan dapat diakui menjadi pengurang beban pajak.

Ilustrasi Hitungan

Berikut ilustrasi sederhana penghitungan pajak dengan pengurangan zakat:

Hilal, seorang karyawan tetap berstatus lajang tanpa tanggungan, memperoleh penghasilan selama tahun 2024 sebesar Rp250.000.000. Sebagai umat Islam yang taat, Hilal menghitung dan membayar zakat penghasilan (profesi) sebesar 2,5% per tahun. Ia membayar zakat tersebut ke lembaga pengelola zakat resmi. Tentukan PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh Hilal!

Perhitungan:

Penghasilan Bruto = Rp250.000.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) = Rp54.000.000

Zakat per tahun= 2,5% x Rp250.000.000 = Rp 6.250.000

Zakat dibayarkan ke lembaga pengelola zakat resmi sehingga zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) setelah zakat:

Penghasilan Bruto – Zakat – PTKP

Rp250.000.000−Rp6.250.000−Rp54.000.000 = Rp189.750.000

Berdasarkan aturan terbaru dalam HPP yang diperinci dalam PP No. 58 Tahun 2023, Hilal termasuk dalam wajib pajak yang dikenai tarif kategori TER A sebesar 9% sehingga penghitungan PPh 21 menjadi sebagai berikut.

PPh 21 yang terutang dengan zakat = Rp189.750.000 x 9% = Rp17.077.500

Bila Hilal tidak memasukkan zakat sebagai pengurang maka PPh 21 yang terutang menjadi:

PPh 21 yang terutang tanpa zakat = Rp250.00.000 x 9% = Rp22.500.000

Terdapat selisih sebesar Rp5.422.500 atau sekitar 24,1% lebih rendah bila memanfaatkan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto.

Dengan adanya fasilitas pengurangan pajak melalui pembayaran zakat, umat Islam di Indonesia dapat menjalankan kewajiban agama sekaligus memperoleh manfaat fiskal. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam perpajakan, di mana beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak menjadi lebih proporsional.

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau lembaga amil resmi lainnya tidak hanya membantu meringankan pajak, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berhak menerima zakat.

Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami ketentuan ini serta memastikan bahwa pembayaran zakat dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak secara sah dan efektif. ***