Zakat dan Pekerjaan Layak: Jalan Pemberdayaan Mustahik Mengurangi Kemiskinan di Lampung

LAMPUNG — Pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan dengan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat, khususnya mustahik usia produktif, juga membutuhkan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, sertifikasi, dan pekerjaan layak agar dapat membangun kemandirian ekonomi.

Gagasan tersebut disampaikan Muhammad Syauqi Al Mudhhar, Lc., M.A., Direktur Zakat Study Center, dalam tulisan mengenai penguatan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung. Menurutnya, zakat dapat mengambil peran strategis dengan membuka akses ekonomi bagi kelompok rentan, tanpa menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Persoalan ini relevan dengan kondisi Lampung. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Lampung pada September 2025 mencapai 9,66 persen atau sekitar 860,13 ribu orang. Di balik angka tersebut terdapat keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan layak, serta warga yang memiliki kemauan bekerja tetapi terkendala keterampilan dan akses kesempatan.

Membuka Akses Kemandirian

Zakat memiliki fungsi sosial untuk membantu kelompok yang berhak menerima sekaligus mengurangi kesenjangan. Karena itu, pemanfaatannya perlu melampaui bantuan sesaat tanpa mengabaikan kebutuhan mendesak para mustahik.

Bagi fakir dan miskin yang memiliki kemampuan serta kemauan bekerja, zakat dapat diarahkan untuk mendukung pelatihan keterampilan, sertifikasi profesi, penyediaan peralatan kerja, hingga pendampingan memasuki dunia kerja. Dengan pendekatan tersebut, manfaat zakat tidak hanya dirasakan saat bantuan diterima, tetapi juga dapat memperbesar peluang mustahik memperoleh penghasilan pada masa mendatang.

Namun, pemberdayaan tidak berarti semua mustahik harus diarahkan menjadi wirausahawan atau tenaga kerja produktif. Kondisi dan kebutuhan setiap penerima berbeda. Sebagian kelompok tetap membutuhkan perlindungan dan bantuan langsung dalam jangka panjang.

Sesuai Ketentuan Syariah

Penggunaan dana zakat untuk membiayai pelatihan atau fasilitas bersama juga perlu memperhatikan ketentuan fikih, khususnya prinsip tamlik, yaitu pemberian kepemilikan harta zakat kepada mustahik.

Dalam pandangan mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, tamlik merupakan prinsip penting dalam penyaluran zakat. Meski demikian, terdapat pembahasan di kalangan ulama mengenai bentuk pemanfaatan zakat yang tidak selalu berupa penyerahan uang atau barang secara langsung kepada individu.

Dalam kajian Tamwil al-Masyari' al-Khairiyyah min al-Zakah (2016), Dr. Talib bin Umar bin Haidarah al-Kathiri memetakan sejumlah pandangan ulama mengenai pembiayaan proyek sosial melalui zakat. Ruang pemanfaatan secara kolektif tetap mensyaratkan bahwa manfaatnya benar-benar kembali kepada mustahik, sesuai dengan kebutuhan asnaf, memiliki penerima yang jelas, serta tidak mengabaikan hak kelompok penerima lainnya.

Karena itu, pembiayaan pelatihan atau fasilitas bersama tidak dapat serta-merta dianggap memenuhi prinsip tamlik. Mekanisme pemberian hak, kejelasan penerima manfaat, otorisasi, dan pengawasan syariah perlu diperiksa secara cermat. Kebutuhan mendesak mustahik juga tetap harus menjadi prioritas.

Kebutuhan Dunia Kerja

Selain kesesuaian syariah, keberhasilan pemberdayaan juga ditentukan oleh manfaat nyata setelah pelatihan. Jumlah peserta dan sertifikat yang diterbitkan tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan. Hal yang lebih penting adalah berapa banyak peserta yang memperoleh pekerjaan, mampu mempertahankannya, dan mengalami peningkatan pendapatan.

Karena itu, program pelatihan perlu disusun berdasarkan kebutuhan pasar kerja. Kurikulum harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri dan sektor jasa. Lembaga pelatihan juga perlu menjalin hubungan dengan perusahaan, dunia usaha, serta penyedia lapangan kerja sejak awal.

Aspek pekerjaan layak tidak boleh diabaikan. Kesempatan kerja harus disertai penghasilan yang memadai, keselamatan kerja, kejelasan hubungan kerja, dan perlindungan hak pekerja. Begitu pula penempatan tenaga kerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi, dengan informasi yang benar serta kontrak dan perlindungan yang jelas.

Kompetensi dan Pekerjaan Layak

Untuk menerapkan gagasan tersebut di Lampung, Syauqi mengusulkan Program Zakat Kompetensi dan Pekerjaan Layak untuk Masyarakat Lampung. Program ini dapat dimulai dengan memetakan mustahik usia produktif, mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki, kemudian mencocokkannya dengan kebutuhan dunia kerja.

Sesuai ketentuan syariah, zakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelatihan, sertifikasi, peralatan kerja, dan pendampingan penempatan. Setiap tahapan perlu memiliki target serta ukuran keberhasilan yang jelas.

Pengelolaan berbasis data juga diperlukan untuk mengetahui siapa yang membutuhkan bantuan, jenis dukungan yang tepat, dan perubahan kondisi setelah program dilaksanakan. Data kemiskinan, pemetaan kebutuhan mustahik, pengukuran Had Kifayah, serta sinkronisasi dengan agenda pembangunan daerah dapat menjadi dasar perencanaan.

Evaluasi perlu dilakukan secara berkala, antara lain dengan melihat jumlah peserta yang memperoleh pekerjaan, keberlanjutan pekerjaan setelah tiga, enam, dan dua belas bulan, serta perubahan pendapatan dan kondisi keluarga.

Pelaksanaan program tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah daerah dapat menghubungkan program dengan agenda pengurangan kemiskinan dan pengembangan tenaga kerja. Lembaga pendidikan dan pelatihan bertanggung jawab menjaga mutu kompetensi, sedangkan dunia usaha dapat membuka akses magang dan pekerjaan. BAZNAS dan lembaga zakat berperan memastikan penyaluran tetap tepat sasaran serta sesuai ketentuan syariah.

Pada akhirnya, keberhasilan zakat tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari perubahan kehidupan mustahik. Bantuan langsung tetap diperlukan ketika kebutuhan mendesak muncul. Namun, bagi mustahik yang siap bekerja, keterampilan, peralatan, dan akses menuju pekerjaan layak dapat menjadi jalan untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri dan bermartabat.

Menghubungkan zakat dengan peningkatan kompetensi, kemudian kompetensi dengan kesempatan kerja, merupakan salah satu ikhtiar untuk memperkuat peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di Lampung.***

Mari ikut ambil bagian dalam menghadirkan lebih banyak senyum dan harapan bagi mustahik. Tunaikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) Anda melalui BAZNAS Provinsi Lampung melalui rekening berikut:

BSI: 7711664477
Bank Lampung: 3800003031093
BCA Syariah: 0660170101
Bank Syariah Nasional: 8171000036.

a.n. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung, atau melalui laman resmi lampung.baznas.go.id dan nantinya akan menerima Bukti Setor Zakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat.***